Catatan lanjutan dari posting sebelumnya . . .

Lokakarya “Implementasi Kebijakan Ristek untuk Mendukung Sistem Inovasi Daerah [SIDA]” yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT), Rabu, 3 Desember 2008 dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama menampilkan 3 narasumber yang mengangkat topik taman/kawasan iptek dan industri [termasuk inkubator bisnis], sedangkan sesi kedua menampilkan empat narasumber yang membahas rencana pembangunan iptek dalam mendukung sistem inovasi daerah masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, saya diminta menjadi moderator pada sesi pertama. Di sesi ini, pembicara pertama adalah Drs. Triyanto, MM [Kepala Bappeda Kota Surakarta] yang memaparkan “Konsep Pengembangan Solo Technopark.” Selanjutnya Ir. Jeni Ruslan [Kepala PUSPIPTEK] menyampaikan “Konsep Pengembangan PUSPIPTEK untuk Mendukung SIDA." Pembicara terakhir membahas “Inkubator Bisnis”, yaitu Ir. Henry S. Hamzah, MBA [Dirut PT LAPI Manufaktur].
Saya tidak akan mengulang satu-persatu isi paparan dan diskusi yang berkembang di blog ini. Saya hanya akan memberi catatan yang menurut saya perlu dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan terkait dengan konteks ini.
Sistem inovasi dianggap demikian penting bagi peningkatan daya saing dan kohesi sosial. Sekedar “mengingat” kembali, beberapa fungsi penting dari sistem inovasi antara lain adalah [lihat misalnya ”Johnson, Anna dan Staffan Jacobsson (2000). The Emergence of a Growth Industry: A Comparative Analysis of the German, Dutch and Swedish Wind Turbine Industries. Mimeo. The Department of Industrial Dynamics, Chalmers University of Technology. Sweden. 2000”] :

1. Menciptakan pengetahuan baru.
2. Memandu arah proses pencarian penyedia dan pengguna teknologi, yaitu mempengaruhi arah agar para pelaku mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya.
3. Memasok/menyediakan sumber daya, yaitu modal, kompetensi dan sumber daya lainnya.
4. Memfasilitasi penciptaan ekonomi eksternal yang positif (dalam bentuk pertukaran informasi, pengetahuan dan visi).
5. Memfasilitasi formasi pasar.

Tentu banyak “fungsi” penting selain yang disebutkan tersebut.
Banyak negara, mendorong pemajuan sistem inovasi antara lain dengan memperkuat kelembagaan dan infrastruktur khusus iptek, serta “keterkaitan” (linkages) antara pihak “penyedia solusi” dengan pihak “pengguna solusi.” Instrumen kebijakan ini diharapkan dapat efektif dalam :

• meningkatkan sinergi [peran intermediasi] antarpihak dalam berinovasi, aktivitas difusi, dan proses pembelajaran;
• menjadi tempat/area bagi aktivitas penelitian, pengembangan, dan rekayasa [litbangyasa] produktif;
• menginkubasikan bisnis sehingga lahir perusahaan pemula atau baru yang inovatif;
• meningkatkan pertukaran informasi pengetahuan/teknologi;
• memberikan jasa layanan berbasis pengetahuan/teknologi dengan baik;
• memberikan bantuan teknis.
  

Bagi Indonesia, ini bukan hal yang baru. Upaya penguatan kelembagaan iptek telah dimulai sejak masa Kabinet Pembangunan II (1973 – 1978). Saat itu, Prof. Sumitro Djojohadikusumo (alm.) sebagai Menristek memulai adanya Program Riset Nasional. Tahun 1976, dibangun PUSPIPTEK di Serpong. Upaya pengembangan inkubator di Indonesia juga telah dimulai sekitar awal 1990an. Sayangnya, menurut hemat saya perkembangannya relatif lambat dan dibandingkan dengan ”kebutuhan” nasional, sebetulnya ini masih underinvest. Alangkah tidak mudahnya memang ketersediaan infrastruktur ini dapat memberikan daya ungkit yang signifikan dan luas [bersifat nasional] bagi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya di Indonesia.
Di sisi lain, tentu saja kelembagaan iptek [beserta infrastruktur pendukungnya] perlu terus dibenahi agar semakin efektif dan efisien serta sesuai dengan perkembangan tantangan yang dihadapi.
Pengembangan kelembagan dan infrastruktur iptek dalam implementasinya bukan hal yang mudah. Membangun keterkaitan, jejaring, dan sinergi dengan pemangku kepentingan kunci, termasuk masyarakat sekitar, merupakan hal yang sangat penting. Jika hal demikian diabaikan, maka bukan saja tujuan penting yang disebutkan sebelumnya sulit tercapai dengan baik. Bahkan boleh jadi, ”efek samping negatif” lah yang muncul. Gesekan sosial dengan masyarakat sekitar berkembang. Bahkan di beberapa kawasan industri, yang terlanjur seolah menjadi enclave yang tidak memiliki keterkaitan kuat dengan sosial, ekonomi dan budaya setempat, membuat masyarakat sekitar hanya menjadi ”penonton”, terkadang dinilai ”merecoki” aktivitas produktif di kawasan, dan proses alih pengetahuan/teknologi atau proses pembelajaran di masyarakat setempat pun tidak terjadi.
Karena itu memang agenda peningkatan daya saing harus seiring sejalan dengan penguatan kohesi sosial. Bagi saya, ini ibarat agenda berbentuk mata uang logam yang bersisi ganda = jika ingin mata uang tersebut berfungsi sebagai alat tukar yang efektif, maka kedua sisinya harus sama-sama dikembangkan sejalan satu dengan lainnya.
Hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah semakin mendesaknya kebutuhan akan terintegrasinya informasi dan komunikasi pengetahuan/teknologi yang memudahkan baik pihak penyedia maupun pengguna. Ini yang sering disebut dengan peran technology clearing house [TCH]. Dengan THC, diharapkan aset intelektual yang berkembang dapat dikelola dengan lebih baik, diakses oleh masyarakat yang membutuhkan [termasuk kemungkinan komersialisasi] dan didifusikan dengan lebih efektif dan efisien. THC berpotensi menjadi salah satu "simpul" peningkatan sinergi banyak pihak. Bagaimana arah dan pengelolaan implementasi THC pada tataran ”Pusat” dan ”Daerah” tentu perlu dirumuskan dengan baik agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Semoga KNRT atau lembaga lain merespon hal ini dengan baik sehingga tidak berhenti sebagai wacana semata.

Wallahu alam bissawab.
Salam