Sistem Inovasi dan Pendidikan

Atas permintaan seorang pembaca blog ini, saya mengulas singkat tentang sistem inovasi dan pendidikan. Saya mengawali dengan mengingatkan kembali salah satu pengertian dari sistem inovasi. Jadi sistem inovasi pada dasarnya merupakan suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, jaringan, hubungan, interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik), serta proses pembelajaran.
Sistem inovasi sangat penting karena bukan semata menyangkut pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) itu sendiri [termasuk misalnya melalui pendidikan, penelitian, pengembangan dan kerekayasaan], tetapi juga bagaimana iptek dapat didayagunakan secara maksimal bagi kepentingan nasional dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Demikian sebaliknya, perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya, menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan dan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi arah dan kecepatan pemajuan iptek.
Gambar berikut [saya menggunakan skema yang dikembangkan oleh Arnold dan Kuhlmann, 2001] merupakan salah satu cara memudahkan pemahaman kita tentang sistem inovasi. Ini tentu bukan satu-satunya cara. Banyak skema lain yang digunakan oleh pihak yang berbeda, tergantung tujuan deskripsi kita tentang sistem inovasi.


Jadi, sistem inovasi memiliki peran dan hubungan timbal balik sangat penting dengan pendidikan. Ini juga diungkapkan antara lain oleh Johnson dan Jacobson (2001), yang menurut mereka fungsi utama sistem inovasi adalah :

1. Menciptakan pengetahuan baru.
2. Memandu arah proses pencarian penyedia dan pengguna teknologi, yaitu mempengaruhi arah agar para pelaku mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya.
3. Memasok/menyediakan sumber daya, yaitu modal, kompetensi dan sumber daya lainnya.
4. Memfasilitasi penciptaan ekonomi eksternal yang positif (dalam bentuk pertukaran informasi, pengetahuan dan visi).
5. Memfasilitasi formasi pasar.

Sementara itu, Liu dan White (2001) juga mengungkapkan beberapa aktivitas penting dalam sistem :

1. Riset (dasar, pengembangan, dan rekayasa);
2. Implementasi (misalnya manufaktur);
3. Penggunaan akhir/end-use (pelanggan dari produk atau output proses);
4. Keterkaitan/linkage (menyatukan pengetahuan yang saling komplementatif); dan
5. Pendidikan.

Jadi jelas bahwa dalam pengertian yang disampaikan di atas, ini berarti bahwa sistem pendidikan merupakan elemen/pilar sangat penting bagi berkembangnya sistem inovasi (nasional maupun daerah, serta sektoral/industrial). Sebaliknya, sistem inovasi yang kuat akan mendukung perkembangan pendidikan yang semakin baik pula.
Bagaimana kita dapat melakukan perbaikan yang bersifat timbal balik pada penguatan sistem inovasi dan pendidikan di Indonesia? Saya meminjam kerangka kebijakan inovasi yang diusulkan (dan sedang terus dikembangkan) dalam RAKORNAS RISTEK April 2008 di Palembang. [catatan : pengertian sederhana kebijakan inovasi adalah himpunan kebijakan untuk mendukung pengembangan/penguatan sistem inovasi]. Saya pernah menyinggung juga tentang ini secara singkat di blog publik Kompas.
Atas dasar kerangka kebijakan inovasi ini, maka beberapa hal penting perlu dilakukan di Indonesia antara lain adalah :
Kondisi Umum. Dalam hal ini perlu langkah perbaikan dalam peraturan perundangan, infrastruktur (fasilitas) dan sarana pendidikan [formal, non formal, informal] serta tenaga pendidik yang mendukung ketersediaan, aksesibilitas dan "afordabilitas" bagi seluruh masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Ini yang mendasar. Tetapi jangan juga mengabaikan pengembangan kompetensi yang semakin kuat pada bidang-bidang tertentu (selektif) yang mendukung penguatan keunggulan daya saing dan kemandirian bangsa.
Catatan penting dari saya : jangan sampai pengembangan sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan ”unggulan” menjebak kita hanya menyedikan lembaga pendidikan untuk anak/orang pandai dan memiliki kemampuan ekonomi. Pendidikan merupakan investasi untuk membuat orang menjadi pandai dan cerdas.
Kelembagaan dan Daya Dukung Iptek, serta Kapasitas Absorpsi Iptek oleh Industri. Penataan di bidang ini terbuka luas, apalagi jika dikaitkan dengan amanat dalam UU No. 20/2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek, dan sejalan pula dengan kelahiran UU No. 39/2008 tentang Kementerian dan Kementerian Negara.
Ambil contoh tentang kesejalanan pendidikan dan pengembangan industri (dunia usaha). Jika penentu kebijakan di kedua “bidang” ini jalan sendiri-sendiri dan lembaga pendidikan tak mau tahu perkembangan dalam masyarakat dan dunia usaha, maka tak perlu heran kalau sarjana-sarjana baru pun akan semakin memperpanjang antrian pengangguran terdidik di negara kita dari waktu ke waktu.
Lembaga pendidikan vokasi yang baik sangat diperlukan. Selain itu, ke depan, beberapa perguruan tinggi terutama di bidang teknik (engineering) dan bisnis/ekonomi perlu didorong agar menjadi entrepreneurial universities. Ini tentu tidak harus perguruan tinggi negeri saja. ATMI Solo merupakan salah satu contoh perguruan tinggi yang memiliki program vokasi sangat baik di Indonesia. UMN Tangerang, walaupun usianya tergolong sangat muda, juga tengah berupaya menjadi perguruan tinggi yang memiliki kekuatan dalam menghasilkan technopreneur masa depan yang baik.

Bersambung . . .

Baca Selanjutnya...

Daya Saing Daerah : Bagian 3

Bagian ini juga melanjutkan diskusi sebelumnya dan membahas beberapa contoh prakarsa dalam analisis daya saing.
The Clusters of Innovation Initiative, suatu upaya bersama antara the Council on Competitiveness, Monitor Group, dan Professor Porter serta Institute for Strategy and Competitiveness di Harvard Business School melalui Cluster Mapping Project, antara lain mengkaji spesialisasi ekonomi regional di beberapa daerah metropolitan di Amerika Serikat. Tinjauan tentang kinerja ekonomi dan klaster industri yang berdaya saing di setiap daerah tersebut sering disampaikan oleh Porter dan timnya dalam berbagai fora nasional maupun internasional. Hal penting yang antara lain diungkapkan adalah bahwa daya saing daerah sangat ditentukan oleh klaster-klaster industri di daerah yang bersangkutan (keunggulan global semakin ditentukan oleh keunggulan yang bersifat lokal-lokasional (lihat misalnya www.compete.org dan www.isc.hbs.edu).
Malecki (1999) mengidentifikasi beberapa indikator daya saing daerah yang berkaitan dengan pengetahuan. Dalam tulisannya, Malecki tidak secara spesifik membahas aplikasi empirisnya, namun mendiskusikan segi konsepsi dan temuan penulis lain.
Contoh lain lagi adalah Roberts (2000), yang melakukan kajian tentang daya saing Far North Queensland region (Australia). Ia tidak mendefisikan secara tegas apa yang dimaksud daya saing daerah. Namun dalam kajiannya ia menggunakan Multi-Sector Analysis (MSA) untuk mengukur faktor daya saing berikut:

• Daya saing kompetensi daerah;
• Daya saing infrastruktur strategik;
• Daya saing sumber daya daerah;
• Risiko daerah (regional risk);
• Pasar potensial; dan
• Potensi pembangunan ekonomi.

Schienstock (1999) menggunakan indikator-indikator subyektif dan obyektif dalam menganalisis daya saing delapan daerah di negara-negara di Eropa. Yang diperbandingkan adalah daya saing daerah dalam konteks perusahaan-perusahaan di daerah yang bersangkutan. Secara keseluruhan, kerangka indikator yang digunakannya adalah seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Sementara itu, D'Arcy dan Keogh (1996) membahas enam kota di Eropa dengan menelaah perbedaan insititusional terkait dengan pasar properti di masing-masing tempat yang selanjutnya digali dalam mengkaji potensinya sebagai determinan daya saing perkotaan.
Untuk daya bsaing daerah perkotaan, menurut Bank Dunia terdapat empat kategori utama untuk mengukur daya saing beserta beberapa ukuran dan cara pengukurannya seperti dirangkum dalam tabel berikut.

Upaya mengkaji daya saing perkotaan juga dilakukan antara lain misalnya di Filipina (Philippine Cities Competitiveness Ranking Project), yang dilaksanakan oleh The Asian Institute of Management (AIM) Policy Center bekerjasama dengan the Department of Trade & Industry (DTI) Filipina. Tujuh pendorong utama yang dinilai dalam kajian ini adalah: biaya menjalankan bisnis, dinamisme ekonomi lokal, keterkaitan dan aksesibilitas, kualitas SDM, infrastruktur, daya respons (responsiveness) pemerintah setempat terhadap kebutuhan bisnis, dan kualitas hidup.
Di antara contoh upaya peningkatan daya saing daerah melalui dukungan instrumen legal misalnya adalah yang dilakukan oleh Negara Bagian Virginia (Amerika Serikat) dengan menetapkan the Virginia Regional Competitiveness Act (dengan “Program Daya Saing Daerah”/Regional Competitiveness Program pada tahun 1996). Tujuan undang-undang tersebut adalah meningkatkan daya saing dari seluruh daerah di negara bagian yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, undang-undang tersebut menetapkan dana insentif untuk mendorong aktivitas bersama yang dirancang untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan daya saing ekonomi daerah (VDHCD, 2001).
Banyak negara kini secara khusus membentuk semacam “dewan” (council) yang mempunyai tugas antara lain mendukung peningkatan daya saing di negara masing-masing. Contoh di negara berkembang misalnya TCI (Thai Competitiveness Initiative) Thailand (http://www.kiasia.org/), VNCI (Vietnam Competitiveness Initiative), CCI (Croatian Competitiveness Initiative), NPCC (National Productivity and Competitiveness Council) Mauritius (http://www.npccmauritius.com/), dan sebagainya.
Bagaimana dengan penelaahan daya saing di Indonesia? Beberapa prakarsa sudah dilakukan, misalnya oleh KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah), BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, c.q., P2KTPW), dan Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia (PPSK_BI) yang bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (FE-UNPAD) adalah di antara yang melakukan hal demikian dewasa ini.
Dari diskusi terbatas yang pernah saya posting, silahkan pelajari prakarsa-prakarsa kajian di Indonesia dan untuk dikembangkan selanjutnya.
Semoga bermanfaat.
Salam

Baca Selanjutnya...

Daya Saing Daerah : Bagian 2

Dari uraian dalam posting-posting sebelumnya (lihat misalnya di sini), maka secara ringkas dapat diilustrasikan dengan gambar berikut.

Pesan penting yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa betapa pentingnya setiap daerah [baca : pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakatt] berupaya secara cerdas dalam meningkatkan daya saingnya. Karena dengan cara inilah dapat dikembangkan industri dan masyarakat yang berdaya saing.
Pengertian di atas inilah sebenarnya yang menurut hemat saya merupakan esensi dari “keunggulan daerah.” Sebagai informasi tambahan, berikut saya akan sajikan beberapa bahasan relevan.

Beberapa Prakarsa Analisis Daya Saing Daerah
Pada bagian berikut saya sampaikan hanya sebagian kecil contoh sangat singkat dari prakarsa analisis dan upayan peningkatan daya saing yang terkait dengan “daerah” di beberapa negara.
Untuk menganalisis daya saing daerah, Gardiner (2003) menggambarkan suatu tinjauan tentang daya saing dan menggunakan kerangka serupa dengan daya saing nasional (dalam analisis di Uni Eropa) seperti ditunjukkan pada gambar dan tabel berikut.

Perhatikan bahwa dimensi lokalitas/geografis dan "pengetahuan/teknologi" memang dipandang sebagai dimensi yang semakin kian penting bagi daya saing daerah. Karena itu, memang sebaiknya kita menyadari untuk menggali dan mengembangkan potensi terbaik daerah masing-masing untuk dikembangkan. Demikian halnya dengan sumber daya manusia [SDM]. Bayangkan, kalau semua "orang-orang" terbaik daerah hanya mau berkarya di Jakarta, maka situasi seperti itu membawa kepada kondisi yang sering disebut brain drain. tentu sulit untuk mempercepat pembangunan daerah-daerah di Indonesia.

Untuk sementara sekian dulu. . . . Bersambung.

Baca Selanjutnya...